MAGELANG – Bupati Magelang Grengseng Pamuji menyerahkan Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sekaligus membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Percepatan Penyaluran Bantuan Keuangan Pemerintah Desa (Bankeupemdes) untuk Peningkatan Kualitas RTLH Tahun Anggaran 2025. Kegiatan tersebut berlangsung di Pendopo Merapi, Rumah Dinas Bupati Magelang, pada Jumat (17/10/2025).

Dalam sambutannya, Bupati Magelang menyampaikan bahwa rumah layak huni merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Hunian yang layak bukan sekadar tempat berteduh, melainkan sarana untuk membina kehidupan keluarga yang sehat, aman, dan produktif. “Permasalahan rumah tidak layak huni masih menjadi isu sosial yang perlu mendapatkan perhatian serius. Pemerintah harus hadir untuk memastikan masyarakat memiliki tempat tinggal yang layak dan manusiawi,” tegas Grengseng.

Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Magelang terus berupaya mengentaskan kemiskinan melalui program bantuan RTLH yang bersumber dari berbagai pihak. Program tersebut meliputi Bantuan Keuangan Pemerintah Desa (Bankeupemdes) dengan calon penerima masyarakat kurang mampu sebanyak 440 unit rumah di 116 desa pada 21 kecamatan, masing-masing menerima bantuan sebesar Rp20 juta, dengan total bantuan mencapai Rp8,8 miliar. Selain itu, BAZNAS Kabupaten Magelang juga menyalurkan bantuan bagi warga kurang mampu yang belum tercover bantuan pemerintah sebanyak 9 penerima di 7 desa pada 6 kecamatan dengan total bantuan sebesar Rp150 juta.
Adapun program sambungan listrik gratis dari PLN juga diberikan kepada 2.000 rumah tangga miskin yang belum memiliki akses listrik, berdasarkan hasil Verifikasi Data Kemiskinan (VDK) yang dilakukan oleh ASN Pemerintah Kabupaten Magelang.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang, David Rudianto, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini berpedoman pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2023 tentang perubahan atas Pergub Nomor 1 Tahun 2022 mengenai pedoman pemberian bantuan keuangan kepada pemerintah desa, serta Petunjuk Teknis (Juknis) Disperakin Provinsi Jawa Tengah Nomor 6000.2/377 tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Desa Peningkatan Kualitas RTLH. Anggaran kegiatan bersumber dari DPA SKPD DPUPR Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025, dengan kegiatan utama berupa penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 hektar.

Bupati Grengseng juga menekankan pentingnya Verifikasi Data Kemiskinan (VDK) yang dilakukan oleh ASN Kabupaten Magelang sebagai dasar penetapan penerima manfaat program bantuan. Melalui pendataan yang valid dan akurat, pemerintah dapat memastikan seluruh program penanggulangan kemiskinan tepat sasaran dan berkeadilan.

Berdasarkan hasil VDK 2025, tercatat sebanyak 11.775 keluarga belum memiliki rumah, 1.102 keluarga tinggal di rumah tidak layak, 10.211 keluarga belum memiliki akses air bersih, 18.951 keluarga memiliki sumber air yang diduga terkontaminasi limbah, serta 4.931 keluarga belum memiliki fasilitas jamban. “Bantuan RTLH ini merupakan wujud nyata sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan masyarakat dalam mengentaskan kemiskinan serta mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan,” ungkap Bupati Grengseng.

Sebaran penerima Bankeupemdes RTLH Tahap IV Tahun 2025 tersebar di 21 kecamatan di Kabupaten Magelang. Selain itu, bantuan program air bersih juga disalurkan bagi sejumlah desa terdampak kekeringan. Melalui kolaborasi lintas sektor dan berbasis data yang akurat, Pemerintah Kabupaten Magelang menegaskan komitmennya untuk mempercepat penanganan kemiskinan, meningkatkan kualitas lingkungan permukiman, serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan berdaya.